WartaJatim.CO.ID - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, angkat bicara soal maraknya kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Ia menyoroti struktur pengajaran di PPDS yang lebih banyak melibatkan senior ketimbang dosen, sebagai salah satu pemicu munculnya tindakan perundungan.
Isu ini kembali mencuat usai kasus dugaan perundungan dan pemerasan yang dialami dr Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro (UNDIP) dan dokter di RSUD Kardinah, Tegal. Aulia diduga mengakhiri hidupnya pada 12 Agustus 2024 karena tekanan yang dialaminya selama pendidikan spesialis.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), Budi menyatakan bahwa sistem pengajaran yang lebih banyak diserahkan ke senior membuat pengawasan terhadap proses belajar menjadi lemah.
Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual Libatkan Peserta PPDS UI, Menkes Soroti Sistem Kerja yang Tidak Manusiawi
"Yang mengajar bukan dosennya, tapi seniornya. Gurunya sibuk, akhirnya banyak yang dialihkan ke senior," ujar Budi.
Menurutnya, seharusnya dalam sistem pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), proses belajar peserta PPDS bisa dipantau secara objektif—misalnya melalui hasil tindakan medis mereka.
"Misalnya operasi usus buntu, kalau 10 kali berhasil semua, berarti bagus. Kalau gagal, itu bisa kelihatan. Jadi penilaian bisa objektif dan transparan," jelasnya.
Baca Juga: Stres Psikologis Akibat Perundungan: Mengenali Isyarat Melalui Tanda-tanda Kesehatan Fisik
Ia menegaskan bahwa sistem baru yang tengah dibangun bertujuan mengurangi dominasi senior dalam proses belajar-mengajar, agar intimidasi dan tindakan semena-mena tidak terjadi lagi.
"Kalau sistem ini berjalan, nggak bisa lagi ada faktor suka atau tidak suka dari senior," tegas Budi.
Ia berharap ke depan peran dosen dan pengawasan dalam PPDS bisa diperkuat, agar kasus-kasus seperti yang menimpa dr Aulia Risma tidak terulang. (NAR)