wartajatim.co.id - Baru sepekan menggantikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah mencuri perhatian publik lewat sederet kebijakan berani yang menyentuh langsung sektor perekonomian nasional.
Purbaya yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, tak butuh waktu lama untuk memperlihatkan gaya kepemimpinannya. Dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XI DPR pada 10 September 2025, ia memaparkan empat langkah penting yang segera dijalankan.
Suntikan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara Gebrakan pertama adalah penyuntikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia dialihkan untuk memacu kredit.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Ucapannya Soal 17 Plus 8 Dipelintir, Janji Perbaiki Komunikasi Publik
“Langkah ini untuk mempercepat perputaran likuiditas di masyarakat,” kata Purbaya di Senayan.
Dana tersebut terbagi Rp55 triliun untuk Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun bagi BSI. Bank Syariah Indonesia menjadi satu-satunya bank non-BUMN yang kebagian karena perannya signifikan di Aceh.
Tim Khusus Percepatan Penyerapan Anggaran Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menyoroti lambannya penyerapan sejumlah program pemerintah. Ia menegaskan akan mengirim tim monitoring untuk membantu kementerian atau lembaga yang kesulitan dalam menyusun kebijakan anggaran.
Baca Juga: Tumbuh Berasma Rumah BUMN BRI, Netaly UMKM Fashion Asal Bandung Melejit Tembus Pasar Internasional
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kami monitor secara reguler,” ujar Purbaya.
Transparansi Program Makan Bergizi Gratis Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tak luput dari sorotan. Purbaya menyebut penyerapannya masih jauh dari optimal. Untuk itu, ia menggandeng Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melakukan jumpa pers bulanan agar publik mengetahui perkembangan realisasi anggaran.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN. Kalau penyerapannya jelek, dia yang harus jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ucapnya.
Penghapusan Skema Transfer ke Daerah (TKD) Gebrakan terakhir adalah keputusan untuk meniadakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam skema pendanaan daerah, yang sebelumnya masih dipertahankan di era Sri Mulyani.
TKD yang awalnya Rp919,9 triliun di APBN 2025, dalam rancangan 2026 turun menjadi Rp650 triliun atau merosot 29,3 persen.