Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Bank Jatim telah menjalin kerja sama yang signifikan dengan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong transaksi non-tunai di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran KKI ini secara resmi dilakukan di Pendopo Bupati Pamekasan, dengan dihadiri oleh Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, serta Direktur Kepatuhan Bank Jatim, Umi Rodiyah.

Dalam kesempatan tersebut, Umi Rodiyah menyampaikan bahwa peluncuran KKI ini merupakan manifestasi nyata dari dukungan Bank Jatim terhadap program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang tengah digalakkan oleh Pemkab Pamekasan. "Kami berkomitmen penuh untuk mendukung Pemkab Pamekasan dalam meningkatkan ETPD. KKI adalah salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif," ujarnya.

Lebih lanjut, Umi Rodiyah menjelaskan bahwa KKI memiliki berbagai tujuan positif. Di antaranya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam transaksi tunai, serta mendorong inovasi di tingkat daerah. Selain itu, KKI juga akan mempermudah para pejabat daerah dalam melakukan belanja barang dan jasa secara elektronik, yang pada gilirannya akan mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Penggunaan KKI ini diharapkan dapat melibatkan lebih banyak pelaku UMKM di Jawa Timur, sehingga mereka dapat berkembang dan naik kelas. Umi Rodiyah juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan daerah untuk mencapai efisiensi dan transparansi yang optimal. "Digitalisasi keuangan daerah adalah sebuah keniscayaan di era modern ini. Dengan digitalisasi, kita dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien," tuturnya.

Sebagai informasi, penggunaan KKI oleh pemerintah daerah telah diwajibkan oleh pemerintah pusat. KKI dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, menyambut baik kerja sama ini dan meyakini bahwa teknologi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik. "Kami berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan KKI di Pamekasan, sehingga seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkannya," ujarnya.

Masrukin juga berharap bahwa dengan adanya KKI, penyerapan anggaran di Pamekasan dapat meningkat dan memberikan manfaat positif bagi produk-produk lokal, terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa. "Kami berharap KKI dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan penggunaan produk lokal di Pamekasan," pungkasnya.