WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keterbukaan informasi publik serta menata sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Pada Selasa, 8 April 2025, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menyampaikan laporan progres 100 hari kerja didampingi oleh Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., serta para tenaga ahli di lingkungan pemerintah daerah.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Jombang, Dalam kesempatan tersebut, Abah Warsubi — sapaan akrab Bupati Jombang — menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik kotor, khususnya terkait dugaan jual beli jabatan.
"Kami tidak akan mentolerir praktik jual beli jabatan. Budaya transaksional di birokrasi harus dihentikan. Semua ASN berhak bersaing secara terbuka dan adil," tegas Abah Warsubi.
Untuk mendukung hal tersebut, sistem seleksi dan pengisian jabatan di lingkungan ASN Pemkab Jombang kini dilakukan secara terbuka dan transparan.
Seluruh lowongan jabatan diumumkan secara publik, kemudian diikuti dengan proses asesmen, uji publik, hingga tahap job fit guna memastikan penempatan aparatur dilakukan secara profesional dan berintegritas.
Selama 100 hari kepemimpinannya, Abah Warsubi telah menjalankan berbagai program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, sosial, dan ketahanan pangan.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Jombang mempercepat perbaikan sejumlah jalan rusak di wilayah Mojoduwur dan Mojoagung, dua wilayah yang selama ini menjadi keluhan warga akibat kerusakan jalan yang menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas.
Selain itu, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman, khususnya pada malam hari.
Baca Juga: Momentum Apel Perdana: Bupati Lukman Hakim Dorong Pengawasan Internal di Bangkalan
Di sektor sosial, kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI membuahkan hasil berupa bantuan senilai Rp 659 miliar yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Tidak hanya itu, Jombang juga terpilih sebagai lokasi percontohan untuk program nasional “Sekolah Rakyat”, dengan lahan yang telah disiapkan di kawasan Denanyar sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Jombang dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis kerakyatan serta mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.