WartaJatim.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi resmi dipilih oleh Pemerintah Pusat sebagai lokasi piloting program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital yang dikembangkan bersama oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan sejumlah kementerian.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bondowoso, Tujuan utama program ini adalah membangun portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif dan memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan sosial dengan cara yang transparan dan efisien.
Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Banyuwangi pada Jumat, 18 Juli 2025, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan tim digitalisasi bansos bertemu dengan delegasi dari Kemenpan RB, DEN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan bahwa Banyuwangi dipilih karena memiliki rekam jejak kuat dalam proses transformasi digital pemerintahan serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat baik.
Selain itu, sikap dan komitmen tinggi dari pimpinan daerah juga menjadi faktor penentu dalam keputusan tersebut.
Digitalisasi bansos tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang menggunakan data kependudukan digital, data biometrik untuk keperluan autentikasi, dan SPLP sebagai platform pertukaran data antarinstansi.
Baca Juga: Pesan Menyentuh Legislator Rendra MS untuk Atlet Kota Malang Usai Porprov: Bukan Soal Medali
Melalui portal Parlinsos, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bantuan sosial secara mandiri dan aman.
Data yang digunakan akan saling terintegrasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan keakuratan dan efektifitas penyaluran bansos.
Menurut Rahmat Danu Andika, Principal Expert Government Technology dari DEN, program ini akan mulai diluncurkan pada September 2025 dengan fokus awal pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Proses seleksi penerima bantuan akan diotomatisasi menggunakan sistem yang transparan dan dapat diakses masyarakat.
Penerapan sistem ini diharapkan dapat menghilangkan masalah salah sasaran dan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini terjadi.