WartaJatim.CO.ID - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur menghadapi masalah serius.
Mulai dari murid yang memutuskan mundur bahkan meninggalkan sekolah secara tiba-tiba, hingga guru yang memilih berhenti mengajar.
Kondisi ini langsung menjadi perhatian Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris Fraksi PKS.
Ia menilai, situasi tersebut harus segera ditangani pemerintah, terutama Pemprov Jawa Timur yang membawahi hampir 15 sekolah rakyat dari berbagai jenjang pendidikan.
Menurutnya, program ini berada di bawah tanggung jawab penuh Dinas Sosial sebagai sektor pengampu utama.
“Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi terkait sekolah rakyat, di mana ada siswa yang mundur lalu pulang kabur, termasuk guru-guru yang mengundurkan diri, menjadi perhatian yang selayaknya disikapi serius oleh pemerintah, terutama Pemprov Jatim,” kata Puguh.
Puguh menjelaskan, sekolah rakyat sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat dhuafa, terutama mereka yang masuk kategori desil 1 sampai desil 3.
Baca Juga: 143 Guru Sekolah Rakyat Mundur, Gus Ipul Pastikan Proses Belajar Tetap Aman dan Lancar
Namun, niat mulia tersebut tak cukup hanya dengan program, melainkan harus diiringi manajemen yang matang.
“Dana yang sudah digelontorkan pemerintah melalui APBN jumlahnya besar. Harus dipastikan benar-benar menjawab tujuan dan maksud penyelenggaraan sekolah rakyat ini,” jelas Puguh.
Mayoritas peserta didik di sekolah rakyat berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan miskin ekstrem.
Dengan latar belakang dan motivasi belajar yang beragam, mereka memerlukan pendampingan yang intensif, baik secara akademik maupun psikologis.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1C Dimulai, 49 Didanai APBN, Target Rampung Akhir Agustus 2025