“Yang kami usahakan untuk lindungi adalah dengan pembatasan omzet. Awalnya kita tetapkan Rp5 juta terus dinaikkan menjadi Rp15 juta, dan ada yang berpendapat Rp25 juta. Nilai ini sudah sudah dimusyawarahkan secara mufakat dengan mempertimbangkan satu dan lain hal sehingga ditetapkan Rp15 juta,” ujarnya.
Mia pula menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan peraturan ini setelah penetapan.
Lebih lanjut, Mia berharap bahwa kebijakan ini tidak semata untuk mengejar pendapatan daerah, melainkan juga untuk mendukung pelaku usaha berkembang.
“Setelah ini terlindungi, animo dan atmosfer usaha terbentuk, dan usaha berjalan baik, otomatis nanti kita akan dapat ganti potensi yang lebih baik. Bisa kita lakukan dengan perbaikan sistem penarikan, pemutakhiran data. Jadi intinya bagaimana kita bisa melindungi masyarakat,” tutup Mia. (gha)