Menteri Sosial Gus Ipul Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akurasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bersama KPK

WartaJatim.CO.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang transparan dan tepat sasaran.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kemensos menjalin kerja sama yang erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip WartaJatim dari laman Kementerian Sosial, Gus Ipul melakukan kunjungan ke Gedung Merah-Putih KPK pada Selasa, 18 Maret 2025, untuk memperkuat komitmen kerja sama dalam penyaluran bantuan sosial.

Baca Juga: Festival Seni Islami Tingkat SD dan SMP Tahun 2025: Momen Berharga untuk Memperkuat Budaya dan Kecintaan Al-Qur'an di Kabupaten Malang

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan efektivitas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saat ini DTSEN sedang diuji petik di lapangan atau kroscek. Nah ini kita mau konsultasi dengan KPK supaya nanti akurasi data dan pensasaran dapat tepat sasaran,” kata Mensos Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan bahwa sejak awal menjabat, ia telah berkomitmen untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran Bansos lebih akurat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Tragedi di Lampung: Penembakan Tiga Polisi oleh Oknum TNI, Investigasi diminta Transparan

Dalam tiga bulan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengkonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menghasilkan DTSEN yang lebih valid.

Mulai triwulan kedua tahun ini, penyaluran Bansos akan mengacu pada data ini, dengan sistem penyaluran yang diperbarui setiap tiga bulan.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam program pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga: Peringatan Nuzulul Qur'an di Kota Batu: Merajut Silaturahmi dan Kebersamaan dalam Keberagaman

“Kami menyadari bahwa data yang akurat sangat penting dalam memastikan program perumahan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BPS dan KPK agar program ini berjalan dengan kepastian hukum dan transparansi,” kata Maruarar.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah prioritas utama dalam program pemerintah.

“Pencegahan korupsi menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa dana negara tidak masuk ke kantong pribadi atau pihak yang tidak berhak. Transparansi dan akurasi data sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Johanis Tanak.