Prabowo: Ibu Kota Tak Akan Dipindah ke IKN Sebelum Fasilitas Pemerintahan Lengkap

WartaJatim.CO.ID - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto, namun dengan satu syarat utama: seluruh sarana dan prasarana pemerintahan harus sudah lengkap.

Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

Ia mengatakan bahwa pemindahan tidak akan dilakukan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum sepenuhnya siap.

"Ini adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum Bapak Presiden memutuskan dan menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ujar Prasetyo.

Baca Juga: Gibran Sindir Santai Wacana Kantor di IKN: ‘Kemarin Papua, Sekarang IKN, Pindah-Pindah Terus’

Presiden Prabowo sendiri telah menyetujui anggaran lanjutan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan kawasan pemerintahan, termasuk gedung-gedung lembaga negara serta infrastruktur dasar dan pendukung.

Menurut Prasetyo, pembangunan akan terus dikebut dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun ke depan. Ia menyebut Otorita IKN (OIKN) kini tengah bekerja keras menyelesaikan berbagai proyek yang sudah masuk dalam perencanaan.

“Kemarin, hitung-hitungannya kurang lebih dalam tiga tahun ke depan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemerintahan sudah bisa selesai,” katanya.

Baca Juga: Upacara 17 Agustus 2025 Tak Digelar di IKN, Istana Pastikan Kembali ke Jakarta dan Siap Rilis Logo Resmi

Adapun fasilitas yang dimaksud mencakup tidak hanya gedung pemerintahan, tetapi juga sistem konektivitas, layanan publik, dan infrastruktur pendukung mobilitas pejabat.

(HCY)