Pemerintah Targetkan Penulisan Ulang Sejarah Rampung pada Hari Pahlawan 2025

WartaJatim.CO.ID — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia rampung dan diluncurkan pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Jadwal ini mundur dari rencana awal yang semula dijadwalkan pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

“Kami berharap pada Oktober atau November, tepatnya pada Hari Pahlawan, buku ini sudah dapat diterbitkan,” ujar Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025).

Fadli menjelaskan, saat ini Kementerian Kebudayaan masih melakukan rangkaian kegiatan persiapan, termasuk uji publik di berbagai forum akademik.

Uji publik telah dilaksanakan di empat perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Negeri Makassar. Ke depan, agenda serupa akan diperluas dengan melibatkan sejarawan dan peminat sejarah lainnya.

Baca Juga: Fadli Zon Kenang Suryadharma Ali sebagai Arsitek Politik dan Sosok Penyejuk Bangsa

Menurutnya, berbagai masukan telah diterima dari forum-forum tersebut, meski ia tidak mengonfirmasi apakah draf buku akan direvisi. “Cukup banyak masukan menarik, dan memang itu yang kami harapkan,” kata Fadli.

Ia menegaskan bahwa peluncuran buku ini tidak direncanakan pada Hari Kemerdekaan, melainkan disesuaikan dengan momen Hari Pahlawan sebagai bagian dari rangkaian perayaan 80 tahun Indonesia merdeka.

Persiapan final mencakup proses pembacaan naskah dan seminar lanjutan sebanyak dua hingga tiga kali lagi untuk menyempurnakan isi buku.

Baca Juga: Ucapan Fadli Zon tentang Pemerkosaan Massal Mei '98 Tuai Kecaman, DPR Jadwalkan Pemanggilan Resmi

Meski demikian, proyek penulisan ulang sejarah ini menuai kritik. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan fakta sejarah yang ada.

Kritik juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang memprotes pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. Aksi simbolik ini dilakukan saat rapat kerja Fadli dengan Komisi X DPR pada Juli lalu, sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan pemutihan sejarah.

(JS)