Menkeu Purbaya Ultimatum BGN: Anggaran MBG Tak Terserap Oktober Akan Ditarik, Presiden Prabowo Restui

WartaJatim.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan tidak akan ada dana menganggur di kementerian atau lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika hingga akhir Oktober penyerapan anggaran MBG tidak optimal, Kemenkeu memastikan dana tersebut akan ditarik kembali.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian ya kita ambil juga kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga: Dapur MBG Panakkukang Makassar Tutup, Ratusan Siswa Kehilangan Makan Gratis dan 50 Pekerja Dirumahkan

Ia menambahkan, langkah ini sudah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kalau uangnya nggak bisa diserap, dia (Prabowo) nggak setuju juga nggak bisa diserap, nggak merubah apa-apa, kan? Dia bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” ungkapnya.

Menurut Purbaya, mekanisme stick and carrot ini dilakukan agar program berjalan lebih disiplin. “Kalau tidak ada sanksi ya mereka santai-santai aja. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui ada perlambatan serapan pada awal tahun. “Januari itu kan hanya 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), itu penyerapannya berapa? Hanya Rp190 miliar, tapi hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp8,3 triliun,” jelas Dadan di kantor BGN, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga: Wartawan Diduga Dianiaya Saat Liput MBG Pasar Rebo, Program Pemerintah Kembali Tuai Kontroversi

BGN menargetkan hingga akhir September terdapat 10 ribu dapur aktif dengan serapan Rp10 triliun. Selanjutnya, Oktober akan diperluas menjadi 20 ribu SPPG dengan proyeksi penyerapan Rp20 triliun pada November.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan akan menyisir kementerian/lembaga yang lamban menyerap anggaran. Tim khusus dibentuk untuk membantu percepatan, sekaligus mengusulkan agar Kepala BGN secara rutin menyampaikan laporan publik bersama Kemenkeu.

Dengan pengawasan ketat dan target yang jelas, pemerintah optimistis program MBG tetap bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat tanpa meninggalkan dana menganggur di APBN.

(HCY)