WartaJatim.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap peralatan makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini terutama ditujukan pada food tray impor dari China yang diduga mengandung bahan berbahaya.
Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan indikasi pemalsuan pada food tray impor yang berpotensi menimbulkan risiko keracunan bagi penerima manfaat program pemerintah tersebut.
Rapat kerja antara DPR dengan BGN dan BPOM di gedung Parlemen, Senayan, pada Rabu, 21 Mei 2025, membahas permasalahan krusial terkait keamanan peralatan makan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Tempat Makan MBG Diimpor dari China, DPR Minta BGN Beralih ke Produk Lokal
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menjadi sorotan utama dalam mengungkap dugaan pemalsuan food tray impor dari China.
Dalam paparannya, Nurhadi menjelaskan modus operandi pemalsuan yang mengkhawatirkan.
"Ada indikasi food tray itu ada pemalsuan, jadi mereka kayak disemprot bahan tertentu jadi sebenarnya kandungan besinya lebih banyak, kalau sudah disemprot jadi kayak stainless asli," ungkap Nurhadi saat rapat berlangsung.
Lebih lanjut, anggota parlemen tersebut menjelaskan risiko jangka panjang dari penggunaan food tray palsu ini.
Baca Juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Perintahkan Training Ulang SPPG Pasca Keracunan MBG di Bogor
"Setelah beberapa bulan, bisa luntur dan akhirnya bisa membaur ke makanan, membuat risiko keracunan itu jadi muncul," tambahnya, menekankan bahaya kontaminasi yang dapat terjadi.
Merespons temuan ini, DPR mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Nurhadi menyarankan penetapan standar keamanan yang lebih ketat untuk semua peralatan yang digunakan dalam program MBG.
"Saya menyarankan BGN dan BPOM dapat menetapkan standar teknis minimum yang wajib dipenuhi, khususnya food tray, ini bahannya anti toksik, tahan panas, dan mudah dibersihkan," imbuhnya, memberikan panduan spesifik mengenai kriteria keamanan yang harus dipenuhi.