DPR Desak BGN dan BPOM Awasi Tempat Makan Impor di Program MBG, Soroti Risiko Bahan Berbahaya dan Pemalsuan

Baca Juga: Bill Gates Apresiasi Program MBG Prabowo Saat Kunjungi Sekolah di Jakarta Timur

Selain aspek keamanan, DPR juga mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai solusi alternatif.

Nurhadi menekankan pentingnya sertifikasi untuk produk lokal yang akan digunakan dalam program strategis pemerintah ini.

"Kami juga mendorong sertifikasi food grade lokal yang lebih tegas, melekat, dan dalam proses pengadaan alat-alat program MBG," ujarnya, sembari menegaskan komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat.

"Kita bisa melindungi kesehatan masyarakat, jangan sampai memperbaiki gizi ini menimbulkan risiko baru karena alat yang tidak aman," tambahnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sidak Dapur MBG: Tekankan Higienitas Meski Program Capai Keberhasilan 99,99%

Rekomendasi DPR untuk beralih ke produk lokal bukan hanya didorong oleh aspek keamanan, tetapi juga pertimbangan ekonomi nasional.

Penggunaan food tray buatan dalam negeri diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri sambil memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan dalam program-program strategis nasional.

Baca Juga: Presiden Prabowo Evaluasi Kasus Keracunan Program MBG: 99,99% Sukses Capai Target

BGN dan BPOM diharapkan dapat segera merespons desakan DPR dengan menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait pengadaan peralatan makan untuk program MBG.

Permasalahan ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari aspek nutrisi semata.

Keamanan seluruh komponen pendukungnya, termasuk peralatan makan yang digunakan sehari-hari oleh penerima manfaat program, juga harus menjadi perhatian utama. (SAZ)