“Kenaikan PBB di daerah salah satunya dampak dari pemotongan TKD,” jelas Purbaya.
Baca Juga: PBB Minta Investigasi Transparan atas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Penanganan Demo di Indonesia
Publik Menanti Dampak Empat kebijakan ini menuai pro-kontra di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Di satu sisi, langkah cepat Menkeu Purbaya dianggap mampu menambah dinamika ekonomi. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai kebijakan seperti penghapusan TKD bisa menekan ruang fiskal daerah.
Meski demikian, dalam waktu singkat Purbaya berhasil menunjukkan arah baru kebijakan fiskal Indonesia. Publik kini menanti apakah langkah-langkah cepat ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi atau justru memunculkan tantangan baru di tingkat daerah.
(FN)