nasional

BGN Bantah Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, Ungkap Sebenarnya Hanya Usulan yang “Rollback”

Rabu, 1 Oktober 2025 | 14:43 WIB
Badan Gizi Nasional (BGN) tepis isu ada 5.000 SPPG fiktif. (Instagram/badangizinasional.ri)

WartaJatim.CO.ID - Isu 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif sempat mencuat usai anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyebut adanya ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak jelas keberadaannya.

Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah tegas isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada dapur fiktif dalam program MBG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa 5.000 titik yang dimaksud merupakan usulan SPPG yang sudah masuk dalam portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.

“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum BGN: Anggaran MBG Tak Terserap Oktober Akan Ditarik, Presiden Prabowo Restui

Menurut Sony, setiap pendirian SPPG melewati tahapan wajib, mulai dari verifikasi pengajuan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan nol persen, sistem otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.

“Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa dapur MBG bisa disebut fiktif hanya jika sudah resmi beroperasi, menerima dana, tetapi tidak melaksanakan kegiatan.

“Yang dimaksud Pak Nurhadi ini adalah banyak pihak yang booking titik untuk membangun SPPG, tetapi tidak melakukan kegiatannya. Setelah lebih dari 20 hari tanpa progres, sistem melakukan kebijakan roll back,” jelasnya.

Baca Juga: Dapur MBG Panakkukang Makassar Tutup, Ratusan Siswa Kehilangan Makan Gratis dan 50 Pekerja Dirumahkan

Selain itu, BGN memastikan dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi. Dana hanya bisa ditransfer melalui virtual account dengan persetujuan yayasan sebagai maker dan kepala SPPG sebagai approver.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menjaga transparansi. “Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ucapnya.

Hingga saat ini, BGN telah menerima 3.520 komplain, di mana 3.470 sudah ditindaklanjuti dan 1.942 mitra telah memberikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.

Baca Juga: Wartawan Diduga Dianiaya Saat Liput MBG Pasar Rebo, Program Pemerintah Kembali Tuai Kontroversi

Halaman:

Tags

Terkini