nasional

Puluhan Dapur MBG Ditutup Usai Keracunan Massal, DPR Desak Kantin Sekolah Jadi Solusi Aman Distribusi

Kamis, 2 Oktober 2025 | 13:49 WIB
Kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG tengah menuai sorotan tajam buntut kasus keracunan massal. (Dok. BGN)

WartaJatim.CO.ID - Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menimpa ratusan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan lalu menjadi pukulan besar bagi program unggulan pemerintah.

Kejadian ini membuat Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat dengan menonaktifkan sementara 56 dapur MBG yang terindikasi bermasalah. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak penerima MBG adalah prioritas utama.

“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga: Polemik UPF di Program MBG: DPR Desak Larangan Total, BGN Diminta Konsisten Dukung UMKM Lokal

Selain evaluasi, BGN juga menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan penyebab utama kasus. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi berat hingga pencabutan izin dapur MBG bisa dijatuhkan.

Langkah tegas juga datang dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan standar baru dalam setiap dapur MBG.

“Kita risau masih ada kasus keracunan. Makanya semua dapur MBG harus tertib. Semua alat dicuci pakai teknologi modern, dan wajib ada test kit di setiap dapur,” tegas Prabowo, Senin (29/9/2025).

 Baca Juga: Demi Lancarkan Distribusi MBG, Pemerintah Bagi-Bagi Insentif: Guru Rp100 Ribu, Kader KB hingga TPK Dapat Tambahan

Dari sisi parlemen, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu berat karena harus menyiapkan hingga 3 ribu porsi per hari.

Ia pun mengusulkan agar kantin sekolah difungsikan sebagai dapur MBG agar distribusi lebih sederhana dan kualitas makanan lebih terjaga.

“Kalau 3 ribu porsi per hari terlalu berat. Lebih baik dipusatkan di sekolah, bahkan pemerintah bisa ambil langkah ekstrem langsung jadikan kantin sekolah sebagai dapur MBG,” kata Said di Senayan. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut mengungkap masalah teknis di lapangan. Ia menyebut beberapa SPPG memasak terlalu awal sehingga makanan disimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Makin Marak, DPR Bongkar Fakta Mengejutkan: 18 dari 19 SPPG Bermasalah Tak Punya Sertifikat

“Kami minta masak dimulai setelah jam 01.30 agar jeda dengan distribusi tidak lebih dari 4 jam,” jelasnya.

Halaman:

Tags

Terkini