WartaJatim.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menekankan kepada para menterinya di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem birokrasi.
Ia mengungkapkan keprihatinannya mengenai kecenderungan birokrasi yang selama ini dianggap menyulitkan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran mekanisme baru untuk penyaluran tunjangan bagi guru ASN daerah, yang berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, pada hari Kamis, 13 Maret.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan, "Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru.
Ini upaya untuk mengurangi ketidakefisiensi.
Lama-lama (menunggu dana cair) untuk apa? Ditahan itu untuk apa?"
Dengan tegas, Prabowo meminta jajaran pemerintahannya untuk menghapus budaya ketidakefisiensi yang sering kali menghambat proses birokrasi.
Ia menekankan pentingnya untuk beralih ke sistem yang lebih praktis dan efisien.
"Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu!
Kalau bisa dibikin lama kenapa harus dibikin pendek, kalau bisa dibikin lama kenapa harus dibikin gampang.
Budaya ini yang harus kita kikis," ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menginstruksikan para menteri dan pejabat di kementerian untuk selalu mengikuti perkembangan zaman demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa para birokrat yang tidak mampu menciptakan sistem birokrasi yang efisien akan dievaluasi.
"Birokrat-birokrat yang tidak mau ikuti zaman, harus kita evaluasi.