berita

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Pastikan Adies Kadir Tak Lagi Terima Hak Keuangan DPR

Kamis, 18 September 2025 | 09:49 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan Adies Kadir tak lagi menerima haknya sebagai anggota DPR RI. (Instagram/bahlillahadalia) (Instagram/bahlillahadalia)

wartajatim.co.id - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Adies Kadir sudah tidak lagi menerima hak-haknya sebagai anggota DPR RI setelah resmi dinonaktifkan oleh partai. Keputusan ini berlaku penuh, termasuk penghentian gaji dan seluruh tunjangan bulanan yang sebelumnya melekat pada jabatannya.

“Pak Adies sampai dengan hari ini beliau nonaktif dan tidak mendapat hak-hak apapun,” ungkap Bahlil saat ditemui awak media di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).

Bahlil menjelaskan, hak keuangan yang tidak lagi diterima mencakup gaji pokok maupun tunjangan anggota DPR. “Tunjangan, gaji, sama sekali (tidak menerima). Sambil berproses ya,” imbuhnya.

Baca Juga: Prabowo Resmikan Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto Dilantik, Bahlil Beberkan Perbedaan dengan ESDM

Meski begitu, Bahlil belum bersedia menjawab lebih jauh ketika disinggung soal kemungkinan pergantian antar waktu (PAW) untuk menggantikan posisi Adies di parlemen. “Itu nanti, kita lihat prosesnya,” katanya singkat.

Sebelumnya, Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI per 1 September 2025. Ia termasuk dalam lima anggota DPR yang dinonaktifkan setelah mencuat polemik pasca gelombang demo sejak 25 Agustus 2025.

Nama lain yang turut dinonaktifkan yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Pencopotan Adies tidak lepas dari kontroversinya soal tunjangan DPR. Ia sempat menyebut adanya tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan, pernyataan yang kemudian menuai kritik tajam publik.

Baca Juga: PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR Mulai 1 September 2025, Publik Diminta Tenang

Tidak hanya itu, ia juga sempat memaparkan kalkulasi biaya sewa kos di kawasan Senayan yang disebut bisa mencapai Rp3 juta per hari.

Dari hitungan tersebut, ia berasumsi biaya sewa rumah anggota dewan dapat menembus Rp78 juta per bulan, jauh di atas tunjangan rumah Rp50 juta yang diberikan negara.

Pernyataan itu memicu kegaduhan di media sosial hingga akhirnya berimbas pada posisinya di DPR. Saat ini, Partai Golkar menegaskan bahwa seluruh hak Adies telah dihentikan sembari menunggu proses internal berikutnya.

(FN)

Tags

Terkini