wartajatim.CO.ID - Polemik mengenai keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data terbaru yang memancing perhatian publik dan parlemen.
Dari total 441 kasus keracunan pangan nasional, BGN mencatat 211 kasus berasal dari pelaksanaan MBG di berbagai daerah, atau setara 48 persen dari keseluruhan insiden.
Temuan tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada 12 November 2025. Ia menegaskan bahwa angka ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang menjangkau jutaan penerima manfaat.
“Total kejadian keracunan pangan di Indonesia sampai hari ini ada 441. MBG menyumbang 211 kejadian, atau 48 persen dari kasus tersebut,” ujar Dadan di hadapan anggota dewan.
Menurut BGN, dampak keracunan tersebut dirasakan oleh 11.640 penerima manfaat MBG. Dari jumlah itu, 636 orang harus dirawat inap, sementara 11.004 lainnya menjalani perawatan rawat jalan. Dadan menambahkan bahwa perbaikan tata kelola dan peningkatan standar kebersihan menjadi langkah yang tak bisa ditunda.
Ia menekankan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), HACCP, serta sertifikat halal di seluruh SPPG untuk memastikan keamanan pangan terjaga.
“Percepatan sertifikasi ini tergantung pada kebijakan pemda di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memberikan reaksi singkat seusai Rapat Lintas Kementerian di Jakarta Pusat pada 14 November 2025. Ia menegaskan bahwa persoalan ini berada dalam penyelesaian Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
Baca Juga: 695 Siswa di Gunungkidul Diduga Keracunan Makan Gratis, Bupati Turun Tangan Periksa Dapur MBG
“Oh itu nanti sudah ditangani oleh Pak Menko Pangan,” ujar Pratikno. Ia juga mengungkap bahwa koordinasi MBG turut melibatkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
“MBG itu dikoordinasikan oleh Pak Menko PM Muhaimin Iskandar,” tambahnya.
Meski pemerintah memastikan proses penanganan berjalan, tekanan dari parlemen tetap menguat. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyebut lonjakan kasus keracunan MBG sebagai peringatan serius terhadap lemahnya pengawasan di lapangan.
“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” tegas Netty pada 13 November 2025.