Wamen ESDM Beberkan Alasan BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta Mulai Langka

wartajatim.co.id - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di berbagai daerah dilaporkan mulai mengalami kekosongan stok BBM non-subsidi. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan konsumsi masyarakat yang beralih dari BBM subsidi ke produk non-subsidi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan fenomena ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut, kebijakan kewajiban penggunaan QR code untuk pembelian Pertalite membuat sebagian masyarakat memilih beralih ke BBM non-subsidi.

“Peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai,” ujar Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Bukan di Bawah ESDM, Badan Industri Mineral Dipimpin Brian Yuliarto untuk Perkuat Riset Strategis RI

Menurut Yuliot, dampaknya cukup signifikan. Dari hasil perhitungan internal Kementerian ESDM, konsumsi BBM non-subsidi melonjak hingga 1,4 juta kiloliter dalam beberapa waktu terakhir.

“Menurut hitungan kami, shifting yang terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan di badan usaha swasta,” tambahnya.

Senada dengan Yuliot, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Laode Sulaeman, juga menyoroti pergeseran pola konsumsi energi masyarakat. Ia menyebut kini masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM subsidi.

Baca Juga: BBM SPBU Swasta Kosong Meski Kuota Impor Naik 10%, Bahlil: Kalau Kurang Silakan Beli di Pertamina

“Masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi. Mereka juga shifting ke jenis BBM di atas RON 90, termasuk di SPBU swasta,” kata Laode.

Untuk mengantisipasi kekosongan stok di SPBU swasta, Laode menegaskan Kementerian ESDM akan segera memanggil badan usaha penyedia BBM pekan depan. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Dengan adanya fenomena ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan baru: menjaga keseimbangan antara kebijakan subsidi energi, peningkatan konsumsi BBM non-subsidi, serta ketersediaan pasokan di SPBU swasta yang menjadi alternatif masyarakat.

(FN)