• Sabtu, 18 April 2026

Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 2024: Mencapai Predikat A dengan Skor Memuaskan dan Komitmen Berkelanjutan

Photo Author
Ghany Ulyasalim, Wartajatim.co.id
- Jumat, 7 Maret 2025 | 13:06 WIB
Peningkatan Skor SAKIP dan Predikat A: Langkah Strategis Birokrasi Kabupaten Lamongan Menuju Tata Kelola yang Akuntabel (Foto: portal.lamongankab.go.id)
Peningkatan Skor SAKIP dan Predikat A: Langkah Strategis Birokrasi Kabupaten Lamongan Menuju Tata Kelola yang Akuntabel (Foto: portal.lamongankab.go.id)

WartaJatim.CO.ID - Kabupaten Lamongan telah berhasil meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada tahun 2024.

Kabupaten ini meraih predikat A dengan skor 86,48, sebuah pencapaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB dengan skor 75,89.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Lamongan, Selain itu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menunjukkan hasil positif dengan skor 83,18, meningkat dari 83,00 pada tahun 2023.

Baca Juga: Peluncuran Indikator MCP 2025: Langkah Strategis Bondowoso Menuju Pemerintahan Bersih

Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan pentingnya keberlanjutan reformasi birokrasi di daerahnya melalui program prioritas yang dikenal sebagai quick win.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah dan camat untuk tahun 2025. Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 6 Maret 2025, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan.

Baca Juga: Jelajahi Warisan Budaya: 6 Museum Terbaik di Kota Malang

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, reformasi birokrasi adalah proses yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

"Reformasi birokrasi adalah proses yang harus dilalui secara konsisten sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," tuturnya.

"Artinya semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik secara administratif maupun dipertanggungjawabkan kepada publik," tambahnya.

Baca Juga: Update Terbaru Korupsi Pertamina: Jaksa Agung Klaim Sedang ‘Bersih-bersih’ BUMN

Strategi penerapan keberlanjutan reformasi birokrasi melalui quick win prioritas diharapkan dapat mengarahkan kinerja pemerintah agar selalu fokus pada isu-isu yang menjadi prioritas masyarakat.

"Pada status hari kerja saya dan Wakil Bupati Lamongan Mas Dirham akan menuntaskan quick win prioritas," kata Pak Yes.

"Yangmana didalamnya terdapat isu prioritas yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya ada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya."

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Bridgeta Elisa Putri

Sumber: lamongankab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X