Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Serukan ASN untuk Jaga Integritas dan Cegah Gratifikasi Selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 H

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengeluarkan seruan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas mereka dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Malang, Seruan ini disampaikan khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 700/508/412.100/2025, yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2025, Bupati Wahono berharap imbauan ini dapat menjadi pilar motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Baca Juga: Menkomdigi dan Kapolri Luncurkan Operasi Bersama untuk Berantas Fake BTS dan Judi Online di Indonesia

Dalam SE tersebut, terdapat tujuh poin penting yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan ASN di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Poin pertama menekankan pentingnya ASN untuk selalu bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugas mereka.

Selanjutnya, poin kedua mengingatkan agar tidak menerima atau memberikan bingkisan, hadiah, atau parsel dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Gelar Bimbingan Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas untuk 141 Peserta dari SD dan SMP

"Ketiga, apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai format pelaporan atau bisa dibantu Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bojonegoro," jelasnya.

Poin keempat menyatakan bahwa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan atau pihak yang membutuhkan.

Poin kelima mengajak masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui saluran yang telah disediakan.

Baca Juga: Boom Marina Banyuwangi Siap Menjadi Pelabuhan Yacht Internasional dengan TPI Pertama demi Meningkatkan Pariwisata Indonesia

Sementara itu, poin keenam mengharuskan setiap perangkat daerah untuk membuat dan mempublikasikan media sosialisasi antikorupsi di kantor atau media sosial masing-masing.

Poin terakhir menegaskan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini menjadi ajang introspeksi, perbaikan iman, moral dan hati, sehingga dapat bekerja lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita di Bulan Ramadhan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita," tutur Bupati Wahono. (gha)