Musrenbang Bojonegoro 2025: Merumuskan Kebijakan Pembangunan Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat Menuju 2045

WartaJatim.CO.ID - Pemkab Bojonegoro baru saja menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kegiatan ini juga mencakup Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, Acara tersebut berlangsung di Pendopo Malowopati pada Selasa, 25 Maret 2025.

Baca Juga: Demo Tolak UU TNI yang Disahkan di Kuningan Ricuh, Massa Bentrok dengan Aparat

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyampaikan harapannya agar Musrenbang ini dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang strategis, tepat, dan terarah di berbagai sektor.

Dalam sambutannya, Bupati Wahono menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen yang berfungsi selama lima tahun.

Dokumen ini memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: 50 Ide Ucapan Idul Fitri Terbaik Untuk Status WhatsApp dan Media Sosial

“Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politik kami, Bupati dan Wakil Bupati yang disinergikan dengan visi misi pembangunan nasional maupun provinsi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Wahono menjelaskan bahwa dalam 100 hari kepemimpinannya, ia bersama Wakil Bupati Nurul Azizah telah merencanakan dan melaksanakan dua linimasa program secara bertahap.

Program tersebut mencakup program kemasyarakatan seperti Gemati, Ngopi, Kusumo, Pekerti, dan Festival Ramadhan.

Baca Juga: Safari Ramadan 1446 H di Kota Batu: Membangun Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Masjid Mujahidin, Desa Bumiaji

Selain itu, terdapat juga program tata kelola pemerintahan yang mencakup peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan satu inovasi per OPD serta delapan program Quick Wins.

Program-program tersebut meliputi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi, penataan regulasi dan revitalisasi BUMD, serta ketersediaan air melalui instalasi pemanen air hujan.

Bupati Wahono juga menyoroti pentingnya kesejahteraan petani melalui program pertanian, penyediaan pupuk, stabilisasi harga pasca panen, dan asuransi pertanian.