Pemkab Bojonegoro Maksimalkan Pembangunan Embung dan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Ketersediaan Air

WartaJatim.CO.ID - Pemkab Bojonegoro terus mengoptimalkan pembangunan embung dan jaringan irigasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air irigasi terutama pada musim kemarau yang sering menyebabkan kekeringan.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, Pemkab Bojonegoro memperkuat sektor pertanian dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur air.

Baca Juga: SolarTech Indonesia 2025 Tawarkan Solusi Masa Depan Energi Terbarukan Lewat Teknologi Panel Surya dan Smart Energy!

Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).

Kepala Dinas PU SDA, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa ketersediaan air untuk irigasi menjadi isu krusial. Saat ini, ada 136 Daerah Irigasi yang berada di bawah kewenangan kabupaten, dan secara bertahap akan diperbaiki serta dioptimalkan.

Untuk memastikan pembagian air berjalan efektif, PU SDA berkoordinasi dengan pengurus HIPPA yang memiliki peran penting dalam pengaturan distribusi air.

Baca Juga: Mau Belanja Hemat dan Dapat Penghasilan Tambahan? Ini Dia 5 Tips Maksimalkan Cashback dan Referral yang Wajib Kamu Tahu!

Helmy menjelaskan, koordinasi antara dinas terkait menjadi kunci dalam memastikan kelancaran distribusi dan pengelolaan irigasi.

Helmy juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah memiliki 433 embung yang tersebar di berbagai wilayah.

Embung-embung tersebut tidak hanya dibangun untuk menampung air, tetapi juga dilakukan normalisasi apabila terjadi sedimentasi.

Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Rapat Koordinasi untuk Pastikan Keamanan Jelang May Day 2025 di Wilayah Padat Pekerja

Selain itu, Pemkab juga membuka kesempatan bagi setiap kepala desa untuk mengajukan proposal pembangunan embung baru.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu penyediaan tanah kas desa untuk pembangunan embung tersebut.

“Jadi pemkab tidak hanya membangun embung namun juga melakukan normalisasi,” kata Helmy menambahkan pentingnya perawatan berkelanjutan terhadap embung yang ada.