Forum Konsultasi Publik RPJMD Pamekasan 2025-2029: Bupati Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif dan Berikan Masukan

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 April 2025, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Pamekasan.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Pamekasan, Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, serta Wakil Bupati H. Sukriyanto.

Baca Juga: BRI Mediapreneur Talks Promedia Bakal Digelar di Kota Serang, Banten: Bahas Tuntas Tantangan Jurnalis di Era Digital

Selain itu, hadir pula forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), perwakilan perguruan tinggi, organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, menyampaikan harapannya agar forum ini dapat memberikan masukan yang berharga dan kritik konstruktif terhadap poin-poin yang telah disepakati.

"Harapannya, forum ini dapat memberikan masukan-masukan yang berharga, serta dapat mengkritisi poin-poin yang kami sepakati. Sehingga RPJMD yang dihasilkan merupakan kesepakatan kita semua dan kesepakatan para tokoh," ujarnya.

Baca Juga: Semangat Kartini Masa Kini: Favehotel Malang & Klinik Diamond Beauty Gelar Poundfit Seru Bareng PoundinAja

Tujuan utama kegiatan ini adalah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029.

Bupati juga mengimbau peserta untuk aktif memberikan masukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh panitia.

Visi yang diusung dalam RPJMD ini adalah "Bangkit Bersama Menuju Pamekasan Maju." Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Aura Cinta: Dia Bukan Remaja Lagi, Sudah Kategori Dewasa

Pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Kedua, membangun ekonomi yang inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Ketiga, mengurangi risiko bencana melalui rekayasa infrastruktur dan lingkungan yang tepat.

Keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.