Penguatan Kapasitas Perempuan Wirausaha oleh PKK Lumajang Melalui Pendampingan Berkelanjutan dan Kolaborasi Strategis di Era Disruptif

WartaJatim.CO.ID - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas perempuan sebagai pelaku wirausaha.

Hal ini menjadi sangat krusial dalam menghadapi berbagai tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia di era disruptif saat ini.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Lumajang, Pernyataan tersebut disampaikan Dewi Natalia usai mengikuti acara Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK dalam Mendorong Terciptanya Women Entrepreneurship di Daerah.

Baca Juga: Legislator Jatim Puguh Wiji Pamungkas Dengar Suara Ulama yang Tolak Uji Coba Vaksin TBC M72: Desak Pemerintah Bersikap Transparan

Acara ini berlangsung di Gangga Room, Hotel Sentra, Kabupaten Minahasa Utara, pada Jumat, 30 Mei 2025.

Forum strategis ini dihadiri oleh para Ketua TP PKK dari seluruh kabupaten di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Natalia menekankan bahwa PKK harus berperan lebih dari sekadar forum seremoni.

Baca Juga: Diduga Haji Ilegal, 1 WNI Meninggal Dunia dan Dua Lainnya Ditangkap di Gurun

PKK harus menjadi wadah pendampingan yang nyata dan berdampak bagi perempuan wirausaha.

Menurut Dewi, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi tiga tantangan besar sekaligus, yaitu ideologi, ekologi, dan teknologi.

Ketiga tantangan ini menuntut kesiapsiagaan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk perempuan penggerak di tingkat akar rumput.

Baca Juga: Netizen Sindir Mbappe, 'Menangis di Pojokan' Karena PSG Sabet Gelar Juara Liga Champions dan Raih Treble Winner

“PKK Lumajang berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendukung, tetapi pelaku aktif dalam menciptakan ekosistem perempuan wirausaha yang tangguh, berdaya saing, dan berbasis data. Kita ingin bangun model pendampingan yang konkret dan berkelanjutan,” ungkap Dewi Natalia.

Lebih lanjut, Dewi menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara PKK dengan lembaga lain, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dinas terkait.