• Sabtu, 18 April 2026

Lumajang Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Melalui Audiensi Strategis dengan KPK di Jakarta

Photo Author
Ghany Ulyasalim, Wartajatim.co.id
- Kamis, 12 Juni 2025 | 18:53 WIB
Sinergi Eksekutif-Legislatif Lumajang dan KPK Perkuat Integritas Tata Kelola Daerah (Foto: portalberita.lumajangkab.go.id)
Sinergi Eksekutif-Legislatif Lumajang dan KPK Perkuat Integritas Tata Kelola Daerah (Foto: portalberita.lumajangkab.go.id)

WartaJatim.CO.ID - Dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Lumajang melakukan audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Audiensi tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Lumajang, Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam upaya pencegahan penyimpangan serta memperkuat integritas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Baca Juga: Agak Laen 2 Tayang 2025: Film Komedi Terlaris Siap Hadir Lagi dengan Cerita Lebih Gila

Bupati Lumajang, Indah Amperawati yang dikenal dengan sebutan Bunda Indah, menyatakan bahwa audiensi ini menjadi bukti komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kami hadir untuk memperkuat koordinasi dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang sehat dan transparan. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara eksekutif dan legislatif, serta masyarakat Lumajang, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Bunda Indah.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, pimpinan DPRD Lumajang, serta para kepala perangkat daerah terkait.

Baca Juga: Evan Dimas Tanggapi Sorotan Kondisi Fisiknya di Medsos: Tenang, Aku Lagi Program Gedein Badan

Menurut Bunda Indah, keterlibatan langsung KPK dalam pendampingan proses perencanaan hingga penganggaran APBD memberikan masukan konstruktif.

Pendampingan tersebut juga berfungsi sebagai langkah mitigasi dini untuk menghindari kekeliruan administratif yang dapat merugikan tata kelola pemerintah.

“Alhamdulillah, sejak awal kami mendapatkan pendampingan dari KPK. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk terus memperbaiki proses pemerintahan. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Pengadaan Chromebook Tak Sasar Daerah 3T, Nadiem Jelaskan Fokus Distribusi

Audiensi ini berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan terbuka, penuh dengan dialog yang memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Sinergi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal proses pembangunan daerah dengan integritas yang tinggi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Bridgeta Elisa Putri

Sumber: lumajangkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X