Pemerintah Provinsi Jawa Timur Salurkan Bantuan Sosial Rp 6,37 Miliar untuk Warga Pra Sejahtera di Pamekasan Madura

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 6,37 miliar kepada warga pra sejahtera di Kabupaten Pamekasan, Madura.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada hari Minggu, 15 Juni 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Agung Ronggosukowati.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Pamekasan, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, turut mendampingi Gubernur Khofifah dalam acara tersebut.

Baca Juga: Istana Klaim Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Merupakan Wewenang Pemerintah Pusat

Bantuan sosial ini merupakan upaya nyata pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perhatian khusus yang diberikan kepada kabupaten yang dipimpinnya.

Ia meyakini bahwa bantuan ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Bocah 11 Tahun Alami Pelecehan Terungkap dari Cara Jalannya, Pelaku Diduga Pegawai Minimarket

"Atas nama Forkopimda dan masyarakat Pamekasan, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Gubernur bersama rombongan di tempat kami. Semoga Ibu Gubernur menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan lintas sektor mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat," kata Kyai Kholil saat memberikan sambutan.

Selain bantuan sosial umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan bantuan melalui program Jatim Puspa.

Program ini bertujuan memberdayakan usaha perempuan, khususnya keluarga penerima manfaat yang telah menyelesaikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Cabut Izin Tambang Wawonii Usai Putusan MA, Komitmen Lindungi Hutan Ditegaskan

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah desa untuk mendukung pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes).

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong kepala desa dalam memajukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai potensi desa masing-masing.