Bupati Bangkalan Lukman Hakim Serahkan Bantuan Rp1,5 Juta untuk 575 Keluarga Penerima Manfaat di Enam Kecamatan

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, secara simbolis menyalurkan bantuan sosial Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Geger pada Senin (23/9/2025).

Bantuan tersebut diberikan sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi warga miskin melalui dukungan modal usaha.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Bantuan sosial yang disalurkan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat penerima.

Baca Juga: Film Lokal Terancam Sepi Dukungan Jika Perda Perfilman Dicabut, Legislator Puguh: Pemerintah Harus Hadir

Di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 575 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di enam kecamatan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,5 juta per keluarga.

Enam kecamatan penerima bantuan meliputi Geger, Kokop, Arosbaya, Klampis, Blega, dan Burneh.

“Bantuan ini ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai modal usaha. Kami berharap masyarakat penerima bisa lebih produktif sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya,” ujar Bupati Bangkalan, Lukman Hakim.

Baca Juga: Gedung DPR Bukan Simbol Kedaulatan, Koalisi Sipil Tolak Penjagaan TNI

Dalam kesempatan itu, Lukman juga menyinggung mengenai kondisi kemiskinan di Bangkalan. Pada tahun 2018, angka kemiskinan daerah ini tercatat sebesar 18,66 persen dan menjadi salah satu yang cukup tinggi di Jawa Timur.

Namun, berkat berbagai program penanggulangan, angka kemiskinan ekstrem pada 2025 berhasil ditekan dengan penurunan sebesar 0,41 persen.

“Kami akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Bangkalan,” tegas Lukman.

Baca Juga: Kemlu Pastikan WNI di Nepal Aman, Siapkan Opsi Pemulangan Jika Situasi Memburuk

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada bantuan stimulan, tetapi juga akan mengembangkan program bantuan sosial produktif.

Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga kurang mampu melalui penguatan modal usaha, sehingga diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (gha)