Pemerintah Kabupaten Bangkalan Mantapkan Penguatan Administrasi dan Data Lintas Sektor untuk Naik Kelas sebagai Kabupaten Layak Anak

WartaJatim.CO.ID Pemerintah Kabupaten Bangkalan menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melakukan penguatan tata kelola administrasi serta memperkuat konsolidasi data lintas perangkat daerah.

Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program di lapangan dengan data yang diunggah ke sistem penilaian nasional.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Melalui kegiatan reviu yang dipimpin oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan, pemerintah daerah berfokus pada penyempurnaan dokumen pendukung di seluruh indikator KLA.

Baca Juga: BRI Dorong Ekonomi Hijau Lewat Dukungan di FLOII Expo 2025

Upaya tersebut dinilai penting agar seluruh kegiatan, inovasi, dan kebijakan dalam pemenuhan hak anak dapat terdokumentasi secara akuntabel dan sesuai dengan standar nasional.

Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Sudiyo, menjelaskan bahwa salah satu kendala yang menyebabkan turunnya nilai verifikasi pusat berasal dari keterlambatan pengunggahan data dan belum lengkapnya bukti pelaksanaan program.

“Banyak kegiatan sudah nyata dilakukan, tetapi jika tidak terdokumentasikan dan tidak terunggah, maka tidak dapat dinilai. Kita belajar dari pengalaman ini, dan tahun ini fokus kita adalah memperkuat administrasi dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya saat kegiatan reviu di Aula Hotel Rose, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: Viral! Lift Kaca Setinggi 182 Meter di Kelingking Bali Tuai Kritik, Keindahan Alam Terancam

Berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya, Kabupaten Bangkalan sempat memperoleh skor awal sebesar 913 poin dan berpotensi masuk dalam kategori Utama.

Namun setelah dilakukan verifikasi oleh pusat, skor tersebut mengalami penurunan menjadi 602 poin akibat kurangnya kelengkapan data pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian.

Sudiyo menekankan bahwa upaya perbaikan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas KBP3A semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Baca Juga: Sindiran Bahlil untuk SPBU Swasta: Soal Etanol di Bensin, Jangan Memaksakan Kehendak pada Pemerintah

Ia menyebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Bangkalan.

“Setiap OPD memiliki kontribusi dalam pemenuhan hak anak. Prinsipnya, kita berkolaborasi membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tidak hanya berjalan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.