WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, berkomitmen untuk mengoptimalkan ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi bagi petani.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi petani, di mana sektor pertanian menjadi tumpuan hidup bagi 35,26% angkatan kerja di daerah tersebut.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, Dengan data dari BPS tahun 2023, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan pupuk yang lebih memadai.
Baca Juga: Pilkada Sukses, Bupati Malang Siap Wujudkan Visi Misi Pembangunan Berkelanjutan
Dalam beberapa tahun terakhir, petani di Bojonegoro mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya kuota alokasi pupuk dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan data e-RDKK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 196.787 ton, sementara alokasi dari pemerintah pusat hanya 116.072 ton.
Baca Juga: Korea Investasi di Bangkalan: Proyek Instalasi Pengolahan Air Minum Siap Dimulai
Situasi ini berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian. Selain masalah kuota, harga pupuk yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi keluhan petani.
Di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, pupuk Urea bersubsidi dijual dengan harga Rp 140 ribu per sak, jauh di atas HET yang seharusnya Rp 115 ribu.
Hal ini menambah beban biaya produksi di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku pertanian.
Baca Juga: Patroli Blue Light, Polresta Malang Kota Tindak Tegas Balap Liar untuk Keamanan Masyarakat
Merespons tantangan ini, Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah telah melakukan konsolidasi dengan PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD pada Januari 2025.
“Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, bersama PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD, kita mengupayakan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih stabil, lancar, dan tepat sasaran,” tegas Bupati Wahono.
Dalam pertemuan tersebut, strategi untuk menjaga stabilitas ketersediaan pupuk dibahas, termasuk pengajuan permohonan tambahan kuota ke Kementerian Pertanian.