WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengikuti peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bondowoso, Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat lainnya di ruang Sabha Bina Praja pada Rabu, 5 Maret 2025.
KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan daerah, dengan fokus pada penguatan sistem dan regulasi untuk mengurangi celah korupsi.
Baca Juga: Pengungsi Pelajar di Jakarta Timur Mengadu ke Mensos: Peralatan Sekolah dan Seragam Terendam Banjir
Korupsi sering terjadi bukan hanya karena lemahnya integritas individu, tetapi juga karena adanya kesempatan.
Oleh karena itu, sistem dan regulasi harus diperkuat agar celah korupsi dapat diminimalkan.
KPK berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan, termasuk rapat koordinasi dan diseminasi pedoman MCP 2025.
Peluncuran ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menekan potensi korupsi yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap MCP agar program ini tidak hanya menjadi formalitas.
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi sorotan, dengan harapan mereka dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas pengawasan.
Kemendagri dan KPK mendorong APIP untuk lebih berani dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta melaporkan intervensi dalam pengawasan kepada pimpinan KPK atau Kemendagri.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 dan berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (gha)