WartaJatim.CO.ID - Rencana penutupan total Jalur Gumitir yang menjadi jalur vital penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember mendapatkan respons tegas dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Ia menyampaikan bahwa penutupan menyeluruh terhadap jalur tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga yang bergantung pada akses tersebut, termasuk pelajar dan pekerja lintas daerah.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Banyuwangi, Penutupan Jalur Gumitir dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga September 2025 dan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
Baca Juga: Liburan Sekolah, Saatnya Ciptakan Momen Kebersamaan Keluarga yang Berkesan di Atria Hotel Malang
Rencana ini muncul sebagai bagian dari proyek perbaikan besar pada ruas jalan nasional, dengan alasan utama keselamatan karena akan digunakan alat berat dalam proses pengerjaan.
Meski tidak menolak rencana perbaikan infrastruktur tersebut, Bupati Ipuk berharap agar pola pengerjaan tidak menutup total akses masyarakat ke jalur utama tersebut.
“Bukan menolak, tapi kami harap ada pola baru. Jangan ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan,” ujar Ipuk, Senin (30/6/2025).
Baca Juga: Pamerkan Integrasi Desain dan Produksi, Coohom dan HOMAG Tampil di Indowood Expo 2025
Menurut Ipuk, keberadaan Jalur Gumitir sangat penting karena menghubungkan berbagai aktivitas warga di dua wilayah, terutama para pelajar yang setiap hari menempuh perjalanan melintasi perbatasan kabupaten.
Ia mencontohkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di wilayah Kalibaru, Banyuwangi, namun berdomisili di Silo, Jember, sangat mengandalkan jalur tersebut untuk pergi ke sekolah.
Penutupan total akan mempersulit akses bagi siswa, pedagang, hingga pekerja antarwilayah yang selama ini bergantung pada jalur tersebut untuk menjalankan kegiatan harian mereka.
Baca Juga: Ritual Keboan Aliyan Banyuwangi Tarik Ribuan Wisatawan Saksikan Tradisi Mistis Warga Osing
Selain berdampak pada mobilitas, penutupan jalan sepenuhnya juga berpotensi menimbulkan hambatan ekonomi di kawasan perbatasan dua kabupaten.
Oleh karena itu, Ipuk mendorong adanya solusi alternatif yang memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa memutus total akses warga.