Sebagian warga juga memanfaatkan program ini untuk melakukan balik nama kendaraan, dengan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sehingga proses administratif menjadi lebih ringan.
Kebijakan ini diperkirakan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal karena anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar denda kini dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, modal usaha, atau pendidikan.
Baca Juga: Vanenburg Puas! Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Filipina, Tapi Gol Jens Raven Dianulir Wasit
Pemutihan pajak kendaraan tahun 2025 ini mencerminkan sinergi efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tertib, sejahtera, dan produktif.
Di balik administrasi kendaraan yang lebih rapi, terbersit harapan baru bagi kemajuan masyarakat Lumajang, baik di perkotaan maupun di pedesaan. (gha)