WartaJatim.CO.ID - DPRD Kabupaten Pasuruan kembali menggelar rapat paripurna pada Senin (28/7/2025) siang untuk membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, yang juga dihadiri oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Pasuruan, Dalam kesempatan itu, Bupati Rusdi Sutejo mengungkapkan harapannya agar kebijakan fiskal tahun 2026 dapat dibuat lebih longgar.
Baca Juga: Protes Namanya Tak Dicantumkan, Badai Eks Kerispatih Layangkan Somasi ke Label Musik
Dengan adanya ruang fiskal yang lebih besar, menurut Bupati, program-program prioritas dapat diperluas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan.
"Kita berharap dengan dorongan kebijakan fiskal 2026, pembahasan APBD tahun depan bisa mengakomodir lebih banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Skala prioritas tetap menjadi dasar dalam penentuan anggaran," ujar Rusdi Sutejo.
Pada P-APBD tahun 2025 ini, pemerintah daerah menempatkan fokus utama pada sektor pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta perencanaan strategis untuk jangka panjang.
Baca Juga: Candaan Jokowi saat Bertemu Mulyono di Acara Reuni UGM: “Jangan Nambah Masalah Lagi”
Meski ada banyak usulan dari masyarakat, keterbatasan fiskal daerah membuat tidak semua usulan tersebut dapat langsung dimasukkan dalam anggaran.
"Usulan dari masyarakat banyak, tapi kita sesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah yang ada. Kita tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga," tambah Rusdi.
Ketua DPRD Samsul Hidayat menegaskan bahwa peran legislatif sangat penting untuk memastikan program prioritas daerah dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Kluivert Tegaskan Fokus Timnas Indonesia adalah Arab Saudi dan Irak, Bukan Hasil Drawing
Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada program baru yang dimasukkan dalam P-APBD 2025, namun program baru yang diusulkan akan dibahas dan dimasukkan ke dalam KUA PPAS tahun 2026.
"Selama usulan anggaran itu sudah dibahas di RKPD itu akan dimasukkan di tim anggaran. Beberapa program yang tidak masuk di banggar ya nantinya gak masuk kalau belum dibahas sebelumnya," jelas Samsul.