WartaJatim.CO.ID - Menjelang triwulan terakhir Tahun Anggaran 2025, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program sekaligus penguatan kemandirian fiskal daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berlangsung pada Senin (13/10) pagi di ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program, realisasi anggaran, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan capaian kinerja prioritas.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Mojokerto, Rapat dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, seluruh Kepala OPD, camat, serta jajaran teknis pemerintah daerah.
"Kita sudah memasuki triwulan terakhir. Waktu kita terbatas, sehingga seluruh kepala perangkat daerah harus mempercepat realisasi kegiatan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata," tegas Bupati yang akrab disapa Gus Bupati atau Gus Barra.
Agenda rapat difokuskan pada evaluasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, termasuk pemantauan realisasi anggaran, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, serta pencapaian kinerja prioritas.
Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga 13 Oktober 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,863 triliun atau 62,77% dari total pagu P-APBD sebesar Rp2,969 triliun.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 94,78% pada akhir tahun, dengan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp155 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat capaian positif dengan realisasi 78,06% atau Rp666,68 miliar dari target Rp854,02 miliar.
Beberapa sektor PAD bahkan melampaui target, termasuk Lain-lain PAD yang Sah sebesar 133,33% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 99,79%.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, Bagian PBJ mencatat total Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp1,187 triliun, terdiri dari pengadaan melalui penyedia Rp732,79 miliar dan swakelola Rp452,46 miliar.
Hingga Oktober 2025, pelaksanaan pengadaan mencakup 4.015 paket e-purchasing, 3.031 paket pengadaan langsung, dan 5.157 paket swakelola.