WartaJatim.CO.ID - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi dalam kegiatan bertajuk Forum Gesah Desa yang digelar di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) pada Kamis (16/10/2025).
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPD dalam menyelaraskan arah pembangunan desa agar sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Banyuwangi, Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap pembangunan desa melalui berbagai program strategis dan alokasi dana desa yang ditransfer langsung ke masing-masing desa.
“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, keberadaan BPD memiliki peran penting dalam menjaga agar kebijakan di tingkat desa tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
Ia menekankan bahwa sinergi antara desa, daerah, dan pusat harus terus dijaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan terarah.
“Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” ujarnya.
Bupati Ipuk juga mengingatkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, pemerintah akan melakukan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kondisi ini, kata dia, perlu dipahami oleh seluruh pihak di tingkat desa, termasuk BPD, agar dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat apabila terdapat program yang belum berjalan optimal.
“Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Jadi mereka punya peran strategis juga untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” sambungnya.
Selain menjadi ajang untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD.