Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pihak pemerintah, dinas teknis terkait, hingga pemilik lahan agar masalah ini bisa segera diatasi tanpa saling lempar tanggung jawab.
Baginya, keselamatan masyarakat tidak boleh ditunda-tunda oleh alasan birokrasi.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah bisa memfasilitasi komunikasi, mencari skema penanganan darurat, sambil mendorong percepatan serah terima jika memang diperlukan,” tambahnya.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat, Kawal dan Beri Bantuan Hukum untuk Korban Insiden Jatim Park 1
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Malang yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Rendra menyatakan akan aktif mengawal isu ini.
Ia bahkan membuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait ke forum rapat dewan jika tidak ada perkembangan berarti dalam waktu dekat.
“Saya akan bawa isu ini ke rapat komisi. Kalau perlu, kami panggil pihak terkait agar tidak ada lagi pembiaran,” ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Malang Rendra Masdrajad Safaat Soroti Keamanan Wisata Usai Insiden Jatim Park 1
Munculnya sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa keberlanjutan dan keselamatan infrastruktur perkotaan harus menjadi prioritas utama.
Apalagi, kondisi seperti pagar TPU Ketawanggede bisa sewaktu-waktu menimbulkan kecelakaan yang merugikan banyak pihak jika tidak segera ditangani.
Dengan adanya perhatian dari wakil rakyat seperti Rendra Masdrajad, diharapkan pemerintah kota bisa bergerak cepat, tidak hanya dalam merespons laporan masyarakat, tapi juga dalam mengambil tindakan nyata yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan publik.
***
