Pj. Wali Kota Malang Tinjau Progres Rehabilitasi SD dan TPS: Membangun Kota Melalui Kolaborasi

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kota Malang, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Wali Kota Iwan Kurniawan, meluncurkan program rehabilitasi gedung sekolah dan tempat penampungan sementara (TPS) sebagai bagian dari 11 program prioritas.

Melalui sinergi yang kuat dengan pelaku usaha, program Corporate Social Responsibility (CSR) telah berhasil memperbaiki fasilitas pendidikan di SDN Ketawanggede dan enam TPS di berbagai lokasi, termasuk Muharto dan Merjosari.

Dikutip WartaJatim dari laman malangkota.go.id, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga: Revitalisasi Tempat Penampungan Sementara: Langkah Pemerintah Kota Malang Menuju Kota Bersih dan Sehat

Rehabilitasi gedung SD dan TPS di Kota Malang merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pj. Wali Kota Iwan Kurniawan.

Pada Jumat, 14 Februari 2025, Iwan bersama jajaran terkait dan Forum TSP meninjau progres rehabilitasi di SDN Ketawanggede, TPS Sulfat, dan TPS Merjosari.

Dalam peninjauan tersebut, dilakukan seremonial serah terima rehabilitasi SDN Ketawanggede 3 dan revitalisasi TPS.

Baca Juga: 1.142 Atlet Kota Malang Geber Puslatkot, Target Juara Umum Porprov Jatim IX

“Dari hasil belanja masalah sebelumnya ada kebutuhan rehabilitasi sekolah, lalu kita ke sini melihat langsung. Satu bulan kemudian sudah mulai dilakukan pembangunan, dan saat ini sudah selesai dibangun, bahkan sudah dimanfaatkan,” ungkap Iwan.

Program rehabilitasi ini merupakan bagian dari 11 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Iwan, dengan pembiayaan yang bersumber dari berbagai anggaran, termasuk APBN dan APBD.

Iwan menjelaskan bahwa revitalisasi Pasar Besar Malang dan penanganan banjir di kawasan Soekarno-Hatta juga menjadi fokus utama.

Baca Juga: Jokowi: Prabowo Subianto, Presiden Terkuat di Dunia Saat Ini

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjalankan program-program ini.

“Artinya kontribusi APBN, APBD Provinsi, dan APBD kota, kemudian juga ada kontribusi dari para pelaku usaha. Ini menjadi satu model yang baik untuk dilanjutkan, direplikasi,” tambah Iwan.

Saat ini, Pemkot Malang telah mendata sekitar 2.000 pelaku usaha, di mana 150 di antaranya telah diajak berkolaborasi dalam pembangunan kota.