Mendagri dan K/L Bahas Jaminan Halal dan Inflasi dalam Rapat Koordinasi di Magetan

WartaJatim.CO.ID - Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 4 Maret 2025, di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha, Magetan, mengumpulkan perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Magetan, Salah satu topik utama yang dibahas adalah penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024.

Baca Juga: Deflasi di Gresik: Dampak Tarif Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi yang Positif

Presiden RI telah membentuk badan tersendiri yang menangani jaminan produk halal. Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan pada Februari berada di angka 0,48% dan secara tahun ke tahun di angka -0,09%.

Tito menekankan pentingnya jaminan sertifikasi produk halal dalam menghadapi persaingan global.

Ia mengingatkan bahwa tanpa sertifikasi halal, produsen lokal akan kalah bersaing dengan produk luar negeri.

Baca Juga: Mewujudkan Gresik Baru: Retret Pemerintah untuk Kolaborasi Desa dan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

“Karena kita akan mengecilkan market kita sendiri, produsen kita akan terkucil dan kalah dengan produsen luar negeri,” tambahnya.

Haikal Hasan, Kepala Badan Sertifikat Halal Indonesia, menyatakan bahwa pengusaha lokal yang bersertifikat halal dapat memperluas pasar mereka.

“Banyak sekali data yang menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha lokal setelah bersertifikat halal, pengusaha-pengusaha tersebut bisa bermain di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Baca Juga: Acara Buka Bersama Purna Pj Bupati Bojonegoro: Menghargai Pengabdian dan Membangun Masa Depan

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, menjelaskan situasi terkini mengenai angka deflasi pada bulan Februari 2025.

Ia menyebutkan bahwa deflasi bulan ke bulan adalah sebesar -0,48% yang dikontribusikan oleh kelompok makanan dan minuman.

“Sebagian besar deflasi dikontribusikan oleh tarif listrik karena ada diskon dari pemerintah 50%,” ujarnya. (gha)