WartaJatim.CO.ID - Retret kepala daerah gelombang II resmi dimulai pada Sabtu (22/6), menjadi momen strategis bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah berjalan di lapangan.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dari 22 hingga 26 Juni 2025, bertempat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Sebanyak 86 kepala daerah hadir dalam agenda penting ini, dari total 93 peserta yang seharusnya mengikuti.
Tercatat enam kepala daerah tidak dapat hadir dengan alasan kesehatan, sementara Gubernur Papua Pegunungan berhalangan hadir karena tengah berduka atas meninggalnya sang ibu.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa retret gelombang kedua ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan merupakan forum penting untuk melakukan refleksi bersama atas implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.
“Materinya sama, tapi begini karena waktu itu (gelombang I) belum berjalan program prioritas MBG dan lain-lain, nah sekarang kan udah berjalan,” ungkap Bima Arya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (21/6).
Dalam retret sebelumnya yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Februari 2025, para kepala daerah mendapatkan pemaparan mengenai program-program strategis nasional.
Namun, karena saat itu banyak program yang masih dalam tahap awal, evaluasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Kali ini, menurut Bima, sudah banyak feedback atau umpan balik dari daerah terkait program seperti Magang Bakti Generasi (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), yang kini menjadi sorotan utama dalam retret ini.
“Momen ini (retret gelombang II) dimanfaatkan untuk sama-sama mengevaluasi, ya mungkin sekarang udah ada feedback dari daerah, baik Kopdes, MBG, dan lain-lain,” tambahnya.
Baca Juga: Kepala Daerah Se-Indonesia Berkumpul di Akmil Magelang: Membangun Sinergi untuk Jombang Maju
Menurut Bima, forum seperti ini memiliki nilai strategis karena menjadi wadah dialog yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, proses diskusi dan evaluasi bersama mampu memperkuat sinergi dan memastikan bahwa program prioritas berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Ini momentum yang baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa,” tuturnya.
