Bahlil Pastikan Respons Terukur atas 17+8 Tuntutan Rakyat: Demokrasi Harus Lebih Baik

wartajatim.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan bersikap serius dalam menanggapi 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Bahlil menekankan, aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, suara rakyat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. “Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelasnya.

Baca Juga: Pasca Aksi Demo, DPR Siap Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Rapat Evaluasi Bersama Pimpinan Fraksi

Paket tuntutan 17+8 sendiri berisi 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan yang mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, reformasi politik, hingga pendidikan.

Aspirasi tersebut banyak disuarakan oleh mahasiswa, masyarakat sipil, hingga influencer seperti Fathia Izzati dan Jerome Polin. Dokumen yang beredar luas di media sosial menunjukkan, 17 tuntutan utama diberi tenggat waktu penyelesaian hingga 5 September 2025.

Sementara, 8 tuntutan tambahan memiliki tenggat lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026. Target implementasinya melibatkan Presiden, DPR, pimpinan parpol, TNI, Polri, serta kementerian sektor ekonomi. Menurut Bahlil, pemerintah dan partai politik perlu menanggapi aspirasi ini secara hati-hati.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: Mustahil Pemerintah Abaikan 17+8 Tuntutan Rakyat, Dijamin Dapat Respons Positif

“Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” tegasnya. Ia menambahkan, proses merespons tuntutan rakyat tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu kajian menyeluruh agar solusi yang dirumuskan tidak menimbulkan masalah baru.

“Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat,” tutur Bahlil.

Sebagai penutup, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah dan Golkar untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat. “Kami berkomitmen menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam bekerja,” ujarnya.

(DP)