Firnando Ganinduto Tegas: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Formalitas di Atas Kertas

WartaJatim.CO.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh berhenti pada laporan administratif.

Ia menilai, pengawasan nyata di lapangan menjadi kunci untuk memastikan tanggung jawab ekologis dan sosial benar-benar dijalankan.

“Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan,” ujar politisi Golkar itu dalam wawancara bersama Jaringan Promedia, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut Firnando, keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya alam negara. Ia menegaskan, tanpa tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap korporasi negara akan menurun.

Baca Juga: Firnando Ganinduto Desak Reklamasi Tambang BUMN Transparan, Komisi VI DPR RI Siap Lakukan Pengawasan Langsung

Karena itu, Komisi VI DPR RI berencana melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memverifikasi proses reklamasi.

Firnando juga menyoroti inefisiensi proyek besar di tubuh BUMN, salah satunya kasus Blast Furnace Krakatau Steel senilai Rp30 triliun yang dinilai gagal beroperasi dan justru menimbulkan utang besar.

“Krakatau Steel itu contoh proyek gagal yang mahal. Kami dorong agar setiap BUMN wajib memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang benar-benar transparan,” tegasnya.

Ia menambahkan, BUMN harus “kurus tapi kuat,” artinya ramping secara struktur namun efisien dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, terlalu banyak proyek strategis nasional dijalankan tanpa akuntabilitas yang jelas.

Baca Juga: Mensesneg Buka Suara soal Dony Oskaria dan Rencana Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara

Selain itu, Firnando mendukung pembentukan Danantara, badan investasi baru di bawah Kementerian BUMN. Namun, ia memberi catatan agar lembaga tersebut tidak menjadi birokrasi baru atau alat politik.

“Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi arah investasinya agar sejalan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam wawancara yang sama, Firnando juga menyinggung serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand yang dinilai mengancam industri baja, semen, dan tekstil nasional.

“Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Kalau impor terus dibiarkan, industri kita bisa habis,” ucapnya.