wartajatim.CO.ID — Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren perbaikan. Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 5,67 persen atau lebih pada kuartal IV tahun ini.
Optimisme itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBNKita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/10/2025). Ia menilai pemulihan konsumsi masyarakat sejak September menjadi sinyal positif bagi ekonomi nasional.
“Pada perbaikan, tadi kan kita lihat sudah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit. Kan kita mulai inject ke sistem, uangnya September,” ujar Menkeu Purbaya.
Proyeksi Ekonomi 2025: Arah Pertumbuhan Positif
Purbaya menjelaskan, Desember 2025 akan menjadi bulan keempat pelaksanaan kebijakan ekonomi baru yang mulai berjalan sejak September. Berdasarkan hitungan internal pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 bisa melampaui perkiraan World Bank.
“World Bank bilang kita di bawah 5 persen pertumbuhannya tahun ini. Hitungan dia 5,5 persen tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti, bisa 5,67 persen atau lebih sedikit,” katanya.
Menurutnya, bila tren perbaikan ini konsisten, maka momentum ekonomi dapat terus dijaga hingga 2026.
“Jadi, kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya,” tegasnya.
Baca Juga: DPR Sentil Menkeu Purbaya: Fokus ke Ekonomi, Kurangi Komentar soal Kementerian Lain
Rencana Penurunan Tarif PPN 2026 Masih Dikaji
Selain soal pertumbuhan ekonomi, Purbaya juga menyinggung kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026. Meski demikian, ia belum bisa memastikan keputusan final terkait hal itu.
“Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya seperti apa. Uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear,” ujarnya.
Penurunan tarif PPN dinilai dapat mendorong daya beli masyarakat, sebab harga barang bisa menjadi lebih terjangkau. Namun, Purbaya menegaskan kebijakan fiskal seperti ini perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pendapatan negara.
Artikel Terkait
Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% Hanya untuk Barang Mewah, Prabowo Tegaskan Komitmen Pro-Rakyat
Penerapan PPN 12% pada Transaksi Digital: Kontroversi dan Kritik Masyarakat
Tarif PPN 12%: Kontroversi dan Keresahan di Kalangan Masyarakat dan Pengusaha
Program PPN DTP Perumahan 2026 Resmi Diperpanjang, Anggaran Rp3,4 Triliun Siap Bantu Akses Rumah Terjangkau
Misbakhun Usulkan PPN Turun Jadi 10 Persen, Yakin Bisa Ringankan Rakyat dan Dongkrak Ekonomi
Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN DTP Rumah hingga Desember 2025