Menkeu Purbaya Tegas Tolak Dana APBN untuk Proyek Family Office Luhut, Anggaran Publik Jadi Prioritas

WartaJatim.CO.ID — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak secara tegas rencana alokasi dana APBN untuk proyek family office yang diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Purbaya menegaskan bahwa pembiayaan dari APBN untuk gagasan tersebut tidak sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam pernyataannya pada Senin (13/10/2025) di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Purbaya menyampaikan bahwa persoalan itu sudah lama mencuat, namun ia memilih tidak terlibat alih anggaran pada proyek tersebut.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujarnya tegas.

Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menkeu Purbaya Ungkap Ekonomi Tumbuh dan PPN 2026 Berpotensi Turun

Ia menambahkan bahwa pemerintah wajib memastikan bahwa setiap dana negara yang dicairkan benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan tidak bocor dalam pelaksanaannya.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

Penolakan ini dianggap sebagai titik balik dalam dukungan finansial pemerintah terhadap proyek ambisius yang sebelumnya disanjung sebagai potensi magnet investasi bagi Indonesia.

Gagasan family office pertama kali disuarakan oleh Luhut pada Mei 2024 ketika menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Baca Juga: Dikecam Santri, Atalia Praratya Dituding Tak Peka soal Penggunaan APBN untuk Bangun Pesantren Al Khoziny

Kala itu, Luhut menyebut bahwa family office dapat menjadi sebuah sarana pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan internasional, serta menyebut contoh negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” katanya dalam salah satu kesempatan.

Skema tersebut diperkirakan mampu memikat investor global hingga mencapai nilai US$ 500 miliar, atau setara Rp8.151 triliun, dalam hitungan beberapa tahun ke depan. Meski demikian, proyek itu kini harus berjalan tanpa sokongan dana negara jika hanya mengandalkan sumber APBN.

Tak menyerah begitu saja, Luhut tetap mendorong agar gagasan family office segera terealisasi.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Fiskal Terjaga, Target Ekonomi 8 Persen Dikejar

Di hadapan publik pada Juli 2025, ia menyatakan, “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia masih memperjuangkan proyek tersebut meski dukungan fiskal negara tercabut.