ax Amnesty Jilid III Ditolak Menkeu Purbaya, Dinilai Bisa Rusak Sistem Pajak dan Dorong Ketidakjujuran

wartajatim.co.id - Isu Tax Amnesty Jilid III kembali mengemuka dan memantik perdebatan publik setelah Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan sikapnya yang enggan melanjutkan program pengampunan pajak tersebut.

Purbaya menilai, kebijakan ini justru memberi ruang bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk menghindar dari kewajibannya.

“Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, kebijakan semacam itu memberikan sinyal negatif bagi masyarakat, seolah-olah pelanggaran pajak bisa terus dimaafkan dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Apa Itu Tax Amnesty? Memahami Konsep dan Tujuan Program Pengampunan Pajak

“Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan pemungutan pajak yang adil dan penegakan hukum yang tegas tanpa meresahkan wajib pajak.

“Yang pas adalah jalankan program pajak yang betul, collect yang betul. Kalau enggak, ada yang salah, dihukum, tapi perlakuan terhadap pembayar pajak harus baik,” ungkap Purbaya.

Sebagai pengganti Sri Mulyani, Purbaya menegaskan dirinya akan mengkaji lebih dalam usulan DPR terkait rencana tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Puji Langkah Berani Menkeu Purbaya: Tak Naikkan Pajak dan Tegas Berantas Korupsi

“Saya enggak tahu saya bisa menolak (tax amnesty) apa enggak, tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya,” ujarnya.

Dari DPR hingga DEN: Wacana yang Berulang Program Tax Amnesty Jilid III sejatinya diusulkan oleh Komisi XI DPR RI sejak akhir 2024, namun tenggelam di tengah polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Wacana itu kembali mencuat pada awal 2025 setelah Budi Gunawan, kala itu menjabat sebagai Menko Polkam, mengungkap rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali kebijakan pengampunan pajak.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran ala Menkeu Purbaya vs Sri Mulyani: Dua Cara Berbeda Menuju Fiskal yang Stabil