BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun untuk MBG, Dapat Teguran dari DPR soal Prosedur

WartaJatim.CO.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun untuk menyelesaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penerima manfaat serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil menjadi alasan utama kebutuhan dana tambahan tersebut.

“Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan membutuhkan Rp29,5 triliun karena SPPG kami bertambah, penerima manfaat kami bertambah,” ujar Dadan di hadapan anggota dewan.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Tim Koordinasi Makan Bergizi Gratis, Istana Tegaskan BGN Tetap Pegang Kendali

Dadan menambahkan, hingga kini BGN telah menyerap Rp43,4 triliun dari total Rp71 triliun anggaran MBG tahun 2025 atau sekitar 61,2 persen. Namun, sisa anggaran dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan program hingga Desember mendatang.

Dengan proyeksi tersebut, Dadan menyampaikan pihaknya telah mengajukan penambahan dana sebesar Rp28,63 triliun ke Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan realisasi MBG yang diperkirakan baru bisa selesai pada akhir Desember.

Namun, langkah itu mendapat teguran dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, yang menilai prosedur pengajuan anggaran tidak sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa permintaan tambahan dana seharusnya lebih dulu melalui DPR sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Kasus Lama Muncul Lagi, Polisi Selidiki Nampan MBG Palsu di Jakarta Usai Laporan Dugaan Label SNI dan Halal Palsu

“Izin Pak, sebelum minta ke Kemenkeu, ke kita dulu karena fungsi anggaran di kita, Pak. Jadi bukan kebalik,” ucap Nihayatul dalam rapat tersebut. Ia juga mengingatkan agar BGN lebih memahami mekanisme anggaran di parlemen agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain membahas persoalan anggaran, Dadan turut menyinggung masalah keterlambatan pembayaran gaji untuk sejumlah petugas MBG, di antaranya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3, ahli gizi, dan ahli akuntan.

Menurutnya, keterlambatan terjadi karena adanya proses administrasi penggeseran anggaran.

“Kami secara administrasi harus menggeser anggaran, yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan. Tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan.

Baca Juga: DPR Desak Kemenperin Awasi Udang Beku di Pasar Lokal Usai Temuan Paparan Radioaktif Cs-137