Ultimatum Prabowo ini disampaikan di tengah catatan reshuffle yang telah terjadi tiga kali sepanjang satu tahun pemerintahannya.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah beberapa kali merombak jajaran menteri sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet.
“Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada UUD 1945 serta menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Brian saat dilantik di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Visi Besar Prabowo: BUMN Efisien, Profesional, dan Siap Bersaing dengan Standar Global!
Langkah besar berikutnya terjadi pada September 2025. Dalam reshuffle kedua, Prabowo mengganti lima menteri sekaligus, termasuk tokoh senior seperti Sri Mulyani, Budi Gunawan, dan Dito Ariotedjo.
Mereka digantikan oleh wajah baru seperti Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) dan Mukhtarudin (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
Perombakan untuk Efisiensi dan Konsolidasi
Reshuffle ketiga dilakukan pada 17 September 2025, menjelang peringatan satu tahun pemerintahan.
Erick Thohir yang semula menjabat Menteri BUMN dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: Bukan Hanya Pemerataan, Ini Alasan Pemerintah Bangun Sekolah Garuda Lebih Banyak di Luar Pulau Jawa
Selain itu, posisi Menko Polhukam yang sempat kosong diisi oleh Djamari Chaniago, serta beberapa jabatan wakil menteri baru diperkenalkan.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya Prabowo memperkuat efektivitas birokrasi dan menyesuaikan struktur pemerintahan dengan arah kebijakan ekonomi-politik ke depan.
Melalui serangkaian reshuffle dan peringatan keras kepada menteri, Presiden menegaskan bahwa loyalitas, kinerja, dan integritas menjadi tolok ukur utama bagi siapa pun yang menduduki kursi kabinet.
“Saya ingin semua menteri bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya sendiri,” ungkap Prabowo dalam beberapa kesempatan sebelumnya.