Pemkot Surabaya Latih Petugas DTSEN untuk Pastikan Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Akurat dan Aman

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melaksanakan pelatihan intensif bagi petugas Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah penting untuk menjamin keakuratan data sebelum para petugas turun langsung ke rumah-rumah warga pada 1 hingga 31 Oktober 2025.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Surabaya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa DTSEN merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berbasis data yang valid.

Baca Juga: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Hadiri Wisuda ITN Malang, Dorong Lulusan Terapkan Ilmu dan Disiplin dalam Pembangunan Bangsa

Pelatihan ini berlangsung pada 25 hingga 28 September 2025 sebagai tahap awal sebelum proses pendataan lapangan.

“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujar Fikser, Sabtu (27/9/2025).

Fikser menyampaikan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari pemutakhiran data DTSEN.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin Lepas Persema Legend U-50 Menuju Reunion Match Piala Wali Kota Solo 2025

Pertama, mewujudkan konsep Satu Data agar seluruh program pemerintah memiliki satu sumber data yang sama, baik dalam penyaluran subsidi maupun pelaksanaan program perlindungan sosial.

Kedua, memastikan agar program pemerintah berjalan tepat sasaran. Menurutnya, kondisi keluarga selalu berubah, sehingga tanpa data terbaru, bantuan sosial berpotensi salah sasaran.

“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” tegasnya.

Baca Juga: Wali Kota Malang Kukuhkan Pengurus Dekranasda 2025–2030 untuk Perkuat UMKM Kriya dan Dorong Kerajinan Lokal Mendunia

Ketiga, hasil pendataan terbaru akan menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan jangka panjang.

Data ini akan dipakai untuk merancang intervensi berbasis bukti di bidang kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.