wartajatim.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian anggaran jumbo sebesar Rp1.376,9 triliun pada tahun 2026.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari bantuan sosial (bansos), pendidikan, kesehatan, subsidi energi, hingga pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa meskipun dana ini berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaan program akan dilakukan oleh pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Program prioritas pemerintah yang sebanyak Rp1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat, tapi itu langsung dilaksanakan di daerah,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jumat (22/8/2025).
Dana besar ini terbagi untuk sejumlah program penting. Di sektor sosial, pemerintah mengalokasikan Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp63,6 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa, serta Rp43,8 triliun untuk Kartu Sembako. Program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 2025 juga akan tetap berjalan di tahun depan.
“Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, iuran Jaminan Kesehatan itu sudah ada di dalam ongoing. Cek Kesehatan Gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Prabowo mengalokasikan Rp22,5 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah. Sementara itu, program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp27,9 triliun guna meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di berbagai daerah.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun. Program ini akan menjangkau murid sekolah, ibu-ibu, dan anak balita di seluruh Indonesia.
“Ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita,” ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya fokus pada sektor sosial dan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dana Rp381,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi, termasuk subsidi pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, guru dan dosen non-PNS tetap mendapat perhatian dengan alokasi Rp63,5 triliun untuk tunjangan profesi.
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan SAL Rp60 Triliun untuk Perkuat Fiskal dan Kurangi Utang di 2026
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Bansos Gunung Rancak, Kejaksaan Negeri Sampang Dituntut Transparan
Kecamatan Kepanjenkidul Salah Satu Target Bansos Tahap III.
MK Wajibkan Pendidikan SD–SMP Gratis, Legislator Puguh Wiji: Saatnya Refocusing Anggaran Pendidikan!
Kadin Indonesia Gandeng Kadin China Bangun 1.000 Dapur Bergizi Gotong Royong untuk Dukung Program MBG Nasional
Capai Rp300 Triliun, Luhut Blak-blakan Sebut Anggaran MBG Tahun 2026
Bupati Jombang Warsubi Tinjau Jalan Rusak di Kedungdendeng, Siapkan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Perbaikan